BAPPEDA BALI FASILITASI RKPD BULELENG TAHUN 2025
BAPPEDA BALI FASILITASI RKPD BULELENG TAHUN 2025
Denpasar, Jumat 28 Juni 2024 | DisdikToday
Dalam rangka penyempurnaan rancangan akhir peraturan kepala daerah tentang RKPD Kabupaten Buleleng tahun 2025, dilaksanakan rapat fasilitasi oleh Bappeda Provinsi Bali dengan menghadirkan tim penyusun RKPD dari Bappeda Kabupaten Buleleng serta diikuti beberapa SKPD di lingkup Pemkab Buleleng. Sementara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Perencana Ahli Muda, Gede Wardana, S.Kom.
Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Jempiring Bappeda Provinsi Bali pada Jumat, 28 Juni 2024 dipimpin Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Prov. Bali, I Made Satya Cadriantara, S.E., M.Si. menyampaikan fasilitasi ini dimaksudkan untuk melihat keselarasan dokumen RKPD Kabupaten Buleleng dengan Provinsi Bali dan juga pemerintah pusat. Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat wajib melakukan fasilitasi terhadap dokumen perencanaan kabupaten/kota di Bali. Ditekankannya, beberapa hasil fasilitasi harus segera ditindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD, sesuai hasil berita acara fasilitasi. Setelah itu menyampaikan Peraturan Daerah tentang RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2025 kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi Bali paling lambat tujuh hari setelah ditetapkan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos.,MAP memaparkan arah, tujuan dan sasaran pembangunan Buleleng tahun 2025. Disebutkannya, dengan tema “Peningkatan Produktivitas untuk Penguatan Daya Saing Daerah”, fokus pembangunan mencakup tiga aspek yaitu pembangunan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi. Penanggulangan kemiskinan, kemiskinan ekstrim, dan penanganan stunting menjadi prioritas utama dalam aspek pembangunan sosial. Pembangunan infrastruktur fokus pada jalan dan jembatan, air bersih dan sanitasi, persampahan, perumahan dan pemukiman, pemenuhan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta peningkatan infrastruktur irigasi. Sementara pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan, pengurangan kesenjangan, pengembangan UMKM, dan pengendalian inflasi merupakan fokus pada aspek pembangunan ekonomi.
Made Satya menyampaikan apresiasinya bahwa setelah mencermati dokumen rancangan RKPD ini sudah cukup baik, namun masih diperlukan perbaikan terutama terkait penyesuaian target/sasaran terhadap anggaran yang dipasang. Hal lain yang disoroti tim fasilitasi adalah fenomena kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini sungguh sangat memprihatinkan terutama di kalangan generasi muda, untuk menjadi fokus perhatian pemerintah dan masuk dalam rencana ke depan.
