Pendampingan Penganggaran SPM Pendidikan Tahun 2026, Kolaborasi dan Sinergi Menuju Pendidikan Bermutu di Buleleng
Pendampingan Penganggaran SPM Pendidikan Tahun 2026, Kolaborasi dan Sinergi Menuju Pendidikan Bermutu di Buleleng
Lovina, Senin 08 Juni 2026 | DisdikToday
Dalam rangka mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan secara terarah dan berkelanjutan serta menindaklanjuti kebijakan perencanaan dan penganggaran pendidikan Tahun 2027, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali kembali menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Penganggaran SPM Pendidikan Kabupaten Buleleng pada Senin, 08 Juni 2026, bertempat di Hotel Puri Saron Baruna Pemaron.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, antara lain Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang (PAUD, SD, SMP, dan GTK), Jafung Perencana, MKKS SMP, KKKS jenjang PAUD, SD, dan SMP, Korwas, serta para pengawas sekolah. Selain itu, turut hadir jajaran dari BPMP Provinsi Bali, termasuk Kasubag Umum Roni Karsidi, SH., M.Si beserta tim.
Dalam sambutannya, Roni Karsidi, SH., M.Si menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan penganggaran SPM pendidikan merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan menyelaraskan pemahaman penganggaran pemenuhan SPM Pendidikan, memetakan rencana kerja dan anggaran daerah ke dalam sub indikator SPM, menyelaraskan rencana kerja dan anggaran pemerintah daerah dengan prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta mengidentifikasi progres pemenuhan SPM Tahun 2026 sebagai dasar perencanaan Tahun 2027. Ia juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis data yang dituangkan dalama rapor pendidikan kabupaten agar program dan kegiatan yang dirancang benar-benar tepat sasaran dalam mendukung ketercapaian SPM.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Ida Bagus Gde Surya Bharata, S.Pd., M.A.P bertindak sebagai pemateri dengan menyampaikan materi bertajuk “Kebijakan Penganggaran Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2027”. Dalam paparannya, disampaikan capaian SPM terkini, strategi, serta arah kebijakan yang selaras dengan target dalam Renstra Disdikpora Tahun 2025–2029 sekaligus menyarankan untuk melakukan kolaborasi dan sinergi upgrade kegiatan terhadap capaian-capaian penunjang SPM. Selain itu, Ia juga berharap berbagai permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Buleleng dapat menjadi perhatian BPMP Provinsi Bali selaku Pengawas SPM di Kabupaten Buleleng. Para pemangku kepentingan, termasuk pengawas, KKKS, dan para kepala bidang, juga diharapkan dapat menginternalisasikan kebijakan penganggaran kegiatan penunjang SPM dalam implementasi di satuan pendidikan masing-masing.
Selain itu, tim dari BPMP Provinsi Bali I Made Dwi Prasetya Adi Putera, S.Si, selaku Widyaprada Ahli Pertama, turut menyampaikan materi berjudul “Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten Buleleng”. Materi tersebut mencakup capaian SPM Kabupaten Buleleng, program dan kebijakan pusat yang dapat diadopsi di daerah sebagai penunjang penganggaran dalam mendukung capaian SPM, serta tips dan strategi percepatan pencapaian target SPM sesuai yang telah ditetapkan.
Sebagai penutup kegiatan, seluruh peserta secara aktif mengerjakan lembar kerja rencana aksi (renaksi) yang difokuskan pada penganggaran berdasarkan indikator setiap capaian rapor pendidikan. Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan penganggaran yang lebih terarah, terukur, dan berbasis data, sehingga upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten Buleleng dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan “Pendidikan Bermutu untuk Semua”, serta mempercepat peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Buleleng.
