Pendampingan Perencanaan SPM Pendidikan Tahun 2026, Perkuat Sinergi Menuju Pendidikan Bermutu di Buleleng
Lovina Jumat 10 April 2026 | DisdikToday
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bidang pendidikan menjadi salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi secara optimal oleh pemerintah daerah. Untuk mendukung hal tersebut, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Perencanaan SPM Pendidikan pada Jumat, 10 April 2026, bertempat di Hotel Puri Saron Baruna Pemaron.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, antara lain Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang (PAUD, SD, SMP, dan GTK), Jafung Perencana, MKKS SMP, KKKS jenjang PAUD, SD, dan SMP, Korwas, serta para pengawas sekolah. Selain itu, turut hadir jajaran dari BPMP Provinsi Bali, termasuk Kasubag Umum Roni Karsidi, SH., M.Si beserta tim.
Dalam sambutannya, Roni Karsidi, SH., M.Si menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan SPM merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian SPM tahun sebelumnya sekaligus merumuskan strategi peningkatan capaian di tahun berjalan dan tahun berikutnya. Ia juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis data agar program dan kegiatan yang dirancang benar-benar tepat sasaran dalam mendukung ketercapaian SPM.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Ida Bagus Gde Surya Bharata, S.Pd., M.A.P bertindak sebagai pemateri dengan menyampaikan materi bertajuk “Kebijakan Dinas Pendidikan dalam Pemenuhan SPM Pendidikan”. Dalam paparannya, disampaikan capaian SPM terkini, strategi, serta arah kebijakan yang selaras dengan target dalam Renstra Disdikpora Tahun 2025–2029. Selain itu, Ia juga berharap berbagai permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Buleleng dapat menjadi perhatian BPMP Provinsi Bali untuk diteruskan ke pemerintah pusat. Para pemangku kepentingan, termasuk pengawas, KKKS, dan para kepala bidang, juga diharapkan dapat menginternalisasikan kebijakan SPM dalam implementasi di satuan pendidikan masing-masing.
Selain itu, tim dari BPMP Provinsi Bali I Made Dwi Prasetya Adi Putera, S.Si, selaku Widyaprada Ahli Pertama, turut menyampaikan materi berjudul “Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten Buleleng”. Materi tersebut mencakup capaian SPM Kabupaten Buleleng, program dan kebijakan pusat yang dapat diadopsi di daerah sebagai penunjang capaian SPM, serta tips dan strategi percepatan pencapaian target SPM sesuai yang telah ditetapkan.
Sebagai penutup kegiatan, seluruh peserta secara aktif mengerjakan lembar kerja rencana aksi (renaksi) yang difokuskan pada upaya perbaikan capaian Rapor Pendidikan Kabupaten Buleleng Tahun 2026. Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan yang lebih terarah, terukur, dan berbasis data, sehingga upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan “Pendidikan Bermutu untuk Semua”, serta mempercepat peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Buleleng.