Disdikpora Hadiri Pembahasan Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Tahun 2026
Disdikpora Hadiri Pembahasan Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Tahun 2026
Disdiktoday |Singaraja, 8 September 2026
Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Sidang Tim Pengendali Mutu (TPM) membahas laporan awal/pendahuluan Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2026, pada hari Selasa (8/9/2026) bertempat di Ruang Rapat Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat evaluasi kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng, termasuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kasubkor Perencana Ahli Muda, Gede Wardana, S.Kom. Keterlibatan seluruh OPD, termasuk Disdikpora Kabupaten Buleleng, menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Sinergi antarperangkat daerah diharapkan dapat memperkuat kualitas data dan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kinerja pemerintah pada berbagai sektor pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng.
Kajian tersebut merupakan kelanjutan dari kajian yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Jika Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) lebih berfokus pada kualitas pelayanan publik, kajian tahun 2026 memiliki cakupan yang lebih luas, yakni menggali persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam aspek pelayanan, pembangunan, infrastruktur, kondisi sosial ekonomi, serta berbagai permasalahan yang dirasakan masyarakat.
Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng, Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si., dalam sambutan dan arahannya menyampaikan bahwa kajian ini diharapkan menjadi cermin objektif untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat sekaligus menjadi kompas pembanding dari tahun ke tahun. Hasilnya diharapkan dapat menunjukkan aspek yang perlu dipertahankan serta bidang-bidang yang membutuhkan percepatan peningkatan kualitas.
Pada kajian tahun 2025, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng tercatat 81,00 dengan kategori Baik. Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan perhatian, khususnya bidang kesehatan, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Hasil tersebut menjadi pijakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.
Dalam kajian tahun 2026, pengukuran dilakukan dengan pendekatan mixed methods, yaitu kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui kuesioner, wawancara, observasi, focus group discussion (FGD), serta studi dokumen. Kajian mencakup masyarakat penerima layanan Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan cakupan wilayah seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Buleleng.
Kajian tahun 2026 mengukur persepsi masyarakat melalui sejumlah aspek strategis, antara lain kesehatan, pendidikan, transformasi ekonomi, fasilitas publik, kepemimpinan sosial, permasalahan daerah, infrastruktur, stabilitas keamanan dan kepastian hukum, sosial budaya, pangan-sandang-papan, tata kelola pemerintahan, pembangunan wilayah, serta media habit masyarakat Buleleng.
Khusus pada aspek pendidikan, indikator yang dikaji antara lain penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, biaya dan akses layanan pendidikan, kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, pemerataan layanan pendidikan, peningkatan literasi dan numerasi, kualitas layanan pendidikan, prestasi olahraga, penyediaan sarana olahraga, serta peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan.
Selain mengukur tingkat kepuasan, analisis kajian juga diarahkan untuk mengidentifikasi aspek yang menjadi prioritas perbaikan maupun aspek yang perlu dipertahankan. Analisis dilakukan melalui penghitungan tingkat IKM, diagram radar, Importance Performance Analysis (IPA), serta diagram Kartesius. Hasil akhirnya akan dituangkan dalam laporan penelitian, artikel, dan ringkasan eksekutif.
Melalui Sidang TPM ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng mengharapkan masukan konstruktif terhadap metodologi, variabel dan indikator, instrumen, maupun pendekatan analisis yang digunakan. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan memiliki kualitas yang baik, dapat dipertanggungjawabkan, serta benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis data dan bukti.
Kajian ini juga diharapkan tidak berhenti sebagai gambaran tingkat kepuasan masyarakat, tetapi mampu menjadi instrumen evaluasi berkelanjutan untuk melihat perkembangan kinerja pemerintah dari tahun ke tahun dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, responsif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng.
