(0362) 22442
disdik@bulelengkab.go.id
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

KADISDIKPORA HADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BULELENG

Admin disdikpora | 16 April 2024 | 1372 kali

KADISDIKPORA HADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BULELENG


Singaraja, Selasa 16 April 2024 l DISDIKTODAY

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Made Astika, S.Pd. M.M., menghadiri rapat paripurna penyampaian tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi - fraksi DPRD atas Ranperda tentang pemberian insentif dan/atau Pemberian kemudahan investasi dan Ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat bertempat di ruang Sidang DPRD Kabupaten Buleleng, Selasa (16/4).



Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Buleleng I Ketut Susila Umbara, rapat ini juga dihadiri anggota DPRD Buleleng. Sementara itu dari jajaran eksekutif, selain dihadiri oleh Penjabat Bupati Buleleng Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A rapat paripurna ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, staf ahli Bupati.


Salah satunya terkait insentif dan kemudahan bagi masyarakat dan/atau investor saat ini telah ada bentuk kebijakan pemberian insentif dan kemudahan yang diatur dalam beberapa ketentuan terpisah sesuai sektornya. Pemberian insentif dalam Perda nomor 4 tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Pemberian Insentif Fiskal berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Selain karena arahan peraturan perundang-undangan, pengajuan Perda ini adalah untuk memperkuat regulasi di daerah dan komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, kecepatan penyelesaian perijinan dan/atau insentif bagi masyarakat/investor, sehingga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Buleleng.


Terkait dengan Ranperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat dapat disampaikan bahwa untuk mewujudkan rasa aman dan tentram harus dilaksanakan secara terpola, terpadu, dan terintegrasi dengan melibatkan Pemerintah Daerah, masyarakat dan stakeholder lainnya.