Kepala Disdikpora Kabupaten Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd. dalam sambutannya saat mengawali acara paparan awal dari Tim Peneliti Undiksha menyampaikan terima kasih terhadap kinerja segenap jajaran Disdikpora Kabupaten Buleleng yang telah melaksanakan pelayanan publik dengan baik sebagaimana hasil IKM tahun 2017 yang dilakukan oleh Tim Peneliti Undiksha. Oleh karena pengukuran IKM menjadi kewajiban penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017, maka Disdikpora Buleleng kembali melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. Berbekal rencana tindak lanjut yang direkomendasikan oleh Tim Peneliti, Disdikpora Kabupaten Buleleng di tahun 2018 telah memperbaiki sistem pelayanan publiknya. Sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam perbaikan layanan publik Disdikpora adalah dalam hal keterbukaan informasi publik. Di tahun 2018 ini Disdikpora Kabupaten Buleleng berhasil meraih Peringkat I Badan Publik /OPD Bidang Pendidikan se Bali dalam implementasi keterbukaan informasi public tahun 2018 oleh Komisi Informasi Provinsi Bali.

Sementara terkait dengan implementasi standar proses yang merupakan salah satu bagian dari standar nasional pendidikan, Kadisdikpora berharap agar nantinya sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan penyusunan standar proses pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Buleleng lebih menjadi terarah dan pemenuhannya dapat direalisasikan secara lebih cepat. Dalam pertemuan yang digelar di Aula Disdkpora Kabupaten Buleleng, Jumat 5 Oktober 2018 dan dihadiri segenap pejabat Disdikpora Kabupaten Buleleng, Kadisdikpora berpesan agar para Pejabat di Lingkungan Disdikpora dapat membantu Tim secara maksimal dalam memberikan data dasar untuk melaksanakan survei dan penelitian.

Sedangkan Tim Undiksha yang diketuai oleh Dr. I Nengah Suastika, M.Pd. selepas paparan awal dan menerima berbagai informasi dari pihak Disdikpora Buleleng akan mulai turun ke lapangan untuk melaksanakan survei dan penelitian sebelum nantinya menyusun analisis dan rekomendasi terkait pelaksanaan pelayanan publik dan standar nasional pendidikan.