Para Kepala SMP/MTs negeri/swasta di Kabupaten Buleleng dalam kesempatan tersebut menyampaikan kapasitas daya tampungnya sesuai kondisi yang dimiliki saat ini. Sementara Kepala Disdikpora Buleleng, dalam arahannya menegaskan kembali bahwa pelaksanaan PPDB khususnya di Kabupaten Buleleng agar mengacu kepada Pedoman Umum PPDB yang telah diterbitkan Disdikpora Buleleng.

"Tidak ada sekolah yang menolak pendaftaran peserta didik baru," tegasnya. Lebih lanjut disampaikan untuk jenjang SMP seleksi peserta didik baru diranking berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah, usia, nilai US/M, dan prestasi. Sedangkan siswa miskin wajib diterima. "Tidak ada perhitungan kuota khusus bagi siswa kategori miskin," imbuhnya.

Menyikapi sekolah yang ada di daerah perbatasan antar Kabupaten, Kadisdikpora Buleleng telah mengajukan rancangan Kesepakatan Daerah dalam hal PPDB kepada Tim Kerjasama Daerah melalui Sekda Kabupaten Buleleng. Hal ini dilaksanakan karena setiap tahun dalam PPDB ada saja peserta didik yang di daerah perbatasan bersekolah di SMP di wilayah Kabupaten Buleleng. Selanjutnya sesuai regulasi yang diamanatkan Permendikbud 17 tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan kesepakatan bersama antar daerah.

Selanjutnya, pertemuan diakhiri dengan pemetaan daya tampung masing-masing sekolah dimana untuk kelas diberikan maksimal sebanyak 11 ruang, dengan jumlah rombongan belajar masimal 32 orang.