BANDUNG – Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menggelar dialog Nasional Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Keluarga dengan Tema “ Mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berkualitas, Inklusif dan Berkesetaraan” di Bandung, Jawa Barat. Lewat kegiatan ini diharapka didapatkan sejumlah ikhtiar dan solusi yang dapat dijadikan rujukan kebijakan nasional pembangunan PAUD dan pendidikan ditengah keluarga.
Kualitas sumber daya manusia telah menjadi indikator utama dalam mengukur serta menggambarkan kemajuan suatu bangsa. Atas dasar itu, setiap negara menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai isu, program, strategi, dan arus utama pembangunan termasuk negara Indonesia.
“Berbagai penelitian yang terkait anak usia dini menunjukkan bahwa penyiapan sumber daya manusia berkualitas harus diawali sejak usia dini, bahkan sejak masih janin dan berada dalam buaian atau kandungan. Karena itu investasi negara terhadap PAUD berkualitas memiliki arti penting dimasa depan,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat, Harris Iskandar, Ph.D dalam sambutannya.
Dijelaskan, pendidikan anak usia dini memiliki peran penting bagi terciptanya sumber daya manusia yang baik dimasa depan. Pasalnya dimulainya pembentukan karakter, mental dan ahlak semasa kecil atau pada usia 0-6 tahun sebelum masuk sekolah pada tingkat pertama di sekolah dasar (SD) guna mendapatkan gambaran secara utuh terkait perlunya kebijakan strategis pembangunan PAUD dan Pendidikan Keluarga, Dialog Nasional ini digelar.
Dialog ini merupakan ajang bagi pegiat, pemerhati, akademisi, pelaku serta pengambil kebijakan untuk berbagi pengalaman baik dan ide tentang pendidikan anak usia dini dan pendidikan keluarga. Pada kesempatan ini juga diselenggarakan acara Workshop pembahasan utama tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Keluarga di masa depan dengan memaparkan topic tentang Upaya pencegahan gagal tumbuh (stunting) melalui PAUD Holistik Integratif; dan Keterlibatan orang tua dalam pengawasan perkembangan anak usia dini; Di samping itu, kegiatan akan mencakup tujuh workshop dengan sub topik sebagai berikut:1)Evaluasi kebijakan PAUD dan pendidikan keluarga; 2) Sinergi peran para pemangku kepentingan dalam mewujudkan PAUD Berkualitas, 3) Diseminasi model dan praktek baik PAUD dan pendidikan keluarga;4) Rencana Aksi Percepatan Pendataan dan pemenuhan Standar Nasional PAUD;5) Pelibatan keluarga dalam layanan PAUD Berkualitas;6) Pembahasan Instrumen Penilaian Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;dan 7) Review praktik baik penyusunan program “Little Scientist”.
PAUD Berkualitas
Melalui Gerakan Nasional PAUD berkualitas pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melayani 6.783.658 juta anak usia dini. Sampai dengan tahun 2018 angka partisipasi anak usia dini yang terlayani rata-rata nasional mencapai 74,3 persen. Namun masih terdapat kesenjangan angka partisipasif antar daerah, terutama daerah pedesaan, perbatasan, terpencil, dan daerah sulit geografis yang angka partisipasinya masih di bawah rata-rata.
Tiap tahun keikutsertaan anak-anak pada program PAUD meningkat pesat di tingkat Asia dan dunia. Saat ini, Angka Partisipasi Kasar (APK) anak-anak berusia 3-6 tahun pada layanan PAUD di Indonesia tahun 2017 mencapai lebih dari 72,35 persen. Sebagian besar mendapatkan layanan PAUD yang berbasis masyarakat lokal di lebih dari 57.526 desa.
Sebagai upaya meningkatkan akses layanan pendidikan anak usia dini, pada tahun 2018 pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) BOP PAUD sebesar Rp 4,1 Trilyun melalui transfer ke Kabupaten/Kota. Pembangunan UGB, ruang kelas baru, rehabilitasi gedung, dan bantuan sarana pembelajaran kepada 424 lembaga dengan anggaran Rp 67,1 Milyard. Selain itu pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan satuan PAUD melalui kegiatan Penataan Kelembagaan PAUD dalam rangka peningkatan akreditasi satuan PAUD dengan sasaran 2.600 lembaga. Serta kegiatan pembinaan Profesional Pusat Kegiatan Gugus (PKG) PAUD dengan sasaran sebanyak 2.100 lembaga atau dengan anggaran sebesar Rp 21 Milyard.
Dari data tersebut, masih ada sekitar 6.536.229 anak atau sekitar 34,84 persen anak yang belum memperoleh layanan anak usia dini. Dari data desa, masih ada sekitar 23.737 desa yang belum ada layanan pendidikan anak usia dini. Guna memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), pemerintah memandang perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
Peran Keluarga
Pendidikan keluarga menjadi kian penting di era teknologi saat ini. Zaman terus berubah, dan teknologi terus berkembang. Oleh karena itu para orang tua harus membekali putra-putri mereka dengan ilmu pengetahuan dan karakter yang baik.
Hal tersebut disampaikan Harris Iskandar, Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada kegiatan Dialog Kebijakan PAUD dan Pendidikan Keluarga di Bandung, Kamis (6/12). “Kemajuan teknologi menjadi peluang sekaligus tantangan bagi orang tua. Teknologi komunikasi saat ini bisa mendekatkan sekaligus berpeluang menjauhkan hubungan orang tua dengan anak,” ujarnya.
Harris menegaskan, orang tua perlu melek teknologi, sehingga dapat mendampingi anak-anak mereka dalam mengakses internet, dan memilih konten yang sesuai dengan usia serta kebutuhan anak. “Keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak. Oleh karena itu, saat ini adalah momentum yang tepat untuk mengembalikan keterlibatan keluarga dalam dunia pendidikan,” urainya.
Keluarga merupakan salah satu pilar dalam tri sentra pendidikan. Saat ini peran keluarga semakin vital. Terlebih lagi waktu kebersamaan antara orang tua dan anak di rumah kerap berkurang karena tergantikan dengan teknologi.
Bila tantangan kemajuan teknologi mampu kita hadapi, maka Indonesia dapat mencapai generasi emas secara gemilang pada 100 tahun Indonesia merdeka. Peluang bonus demografi dapat kita raih bersama.
Sukiman, Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga menuturkan, sejak dibentuk pada tahun 2015, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga telah menyediakan layanan pendidikan keluarga di 237.332 satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan atau mencapai 55% dari 429.768 jumlah satuan pendidikan di Indonesia. “Melalui jalur satuan pendidikan, kami telah melakukan penguatan pendidikan karakter kepada 3,7 juta keluarga,” ucapnya.
Selain itu, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga telah memproduksi beragam buku dan materi pendidikan keluarga yang dapat diunduh secara gratis di laman www.anggunpaud.kemdikbud.go.id dan www.sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id
Sumber : http://paud.kemdikbud.go.id/2018/12/05/percepatan-pembangunan-paud-lewat-dialog-nasional-kebijakan/